SOLO, SAM
Ketua Dewan Ekonomi Nasional, Luhut Binsar Pandjaitan, mengindikasikan bahwa proses peralihan kekuasaan antara pemerintahan yang dipimpin oleh Joko Widodo (Jokowi) dan Presiden terpilih Prabowo Subianto kemungkinan besar akan membutuhkan waktu sekitar 6 sampai dengan 10 bulan.
Luhut mengeluarkan pernyataan itu usai bertemu dengan Jokowi di Kecamatan Banjarsari, Kota Solo, Jawa Tengah, pada hari Senin (31/3/2025).
“Lho, ini sudah berjalan tuh sekarang. Baiklah pak, tadi saya juga ngobrol-ngobrol sama Pak Jokowi, satu tahun yang lalu kita memang sedang menemukan bentuk tersebut. Kalau untuk Pak Prabowo, bisa saja antara enam hingga sepuluh bulan kemudian. Menurutku sih biasa-biasa aja,” terang Luhut.
Luhut mengatakan bahwa panjangnya periode transisi ini bergantung pada pertumbuhan ekonomi Indonesia yang dianggap cukup konsisten dan stabil.
Dia menggarisbawahi bahwa kondisi dasar ekonomi yang solid akan berdampak pada bagian-bagian ekonomi yang lebih sempit, misalnya di pasaran, sektoral, atau entitas spesifik.
“Sekarang ini, dasar-dasar perekonomian kita tetap stabil dan baik,” katanya.
Sebaliknya, di waktu Idul Fitri tahun 2025, Luhut pun menyarankan agar publik tetap menjunjung tinggi tata krama ketika memberikan kritik terhadap pemerintahan.
Klaim tersebut dikemukakan usai bertemu dengan Jokowi di tempat yang sama.
“Saya menitipkan satu hal saja pada bulan Ramadhan kali ini yang berakhir hari ini, akhir dari segalanya. Semua kita harus menjaga kebiasaan sopannya, keramahtamahan Indonesia,” ujar Luhut.
Dia mengutamakan kebutuhan untuk memelihara tata krama saat berpartisipasi dalam demokrasi.
“Demokrasi memang benar, tetapi jangan sampai demokrasi tersebut merusak tata krama kebudayaan kita. Harusnya dalam bersuara, menggunakan bahasa, serta menghargai mereka yang telah berkontribusi bagi negara ini,” katanya.