SAM
,
Jakarta
–
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait alias Ara mengungkapkan bahwa mereka telah mempersiapkan sebanyak 1.000 unit perumahan.
rumah subsidi
untuk profesion wartawan serta 20.000 petani dari dana FLPP untuk pembiayaan perumahan.
“Kami telah menugaskan 1.000 wartawan untuk itu,” ujar Ara saat ditemui usai mengikuti acara tersebut.
open house
Menteri Investasi dan Hilirisasi serta CEO Danartara Rosan Perkasa Roeslani berada di Jakarta pada hari Selasa malam, tanggal 1 April 2025.
Di luar pekerjaan sebagai jurnalis dan pertanian, Menteri Agraria menyatakan telah menyalurkan sebanyak 60.000 unit hunian bersubsidi terpisah bagi nelayan, karyawan, serta tenaga kerja yang bekerja di luar negeri.
Berikutnya, 30.000 rumah untuk petugas kesehatan (nakes), termasuk perawat, bidan, serta tenaga kesehatan masyarakat.
Selanjutnya, diperkirakan ada 5.000 prajurit TNI AD serta disediakannya 14.500 unit rumah bersubsidi untuk anggota kepolisian.
“Untuk kuota sebesar 220.000 ini, mengapa kami menetapkannya? Tujuannya adalah untuk memberikan kejelasan. Kejelasan tersebut diperuntukkan bagi siapa saja? Baik bank, pihak yang menyediakan pinjaman, Tapera (Tabungan Perumahan Rakyat), developer, maupun para pembeli rumah,” jelas Ara.
Selanjutnya, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman berencana segera mengundang wakil-wakil dari masing-masing profesi yang termasuk dalam kelompok penerima manfaat tersebut guna mendiskusikan tentang rumah bersubsidi tersebut.
Sebagai kepala utama para perawat, kami mengundang mereka. Kepala umum bagi bidan juga akan diajak berbicara. Nantinya, organisasi wartawan serta wakil-wakilnya pasti akan kami ajak untuk bertemu,” jelas Ara.
Menteri PKP mengatakan bahwa rumah bersubsidi ituakan didirikan di setiap daerah di Indonesia.
Dia menyebutkan bahwa mereka juga menerima dukungan dari Presiden Prabowo Subianto, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, serta CEO Danatama Rosan Perkasa Roeslani, yang memungkinkan adanya penyesuaian dalam kebijakan Giro Wajib Minimum (GWM). Sebelumnya angka tersebut adalah 5%, namun kemudian diturunkan menjadi 4% untuk semua jenis properti, baik itu perumahan bersubsidi ataupun komersial.
Menteri Perumahan Rakyat juga menekankan tentang kesesuaian kualitas pembangunan perumahan bersubsidi dengan petunjuk dari Presiden Prabowo, karena hal ini dapat menjadi masalah yang signifikan.
Maka dari itu, terkait dengan aspek kualitas, kami bekerja sama dengan Badan Pemeriksa Keuangan untuk melaksanakan_audit_ di lapangan dan menjamin bahwa kualitas sesuai dengan harapan.
Di samping itu, ia menggarisbawahi bahwa inspeksi tak sekadar berkutat pada mutu, melainkan juga bertalian dengan lokasi target, yang perlu akurat serta sejalan dengan informasi dari Badan Pusat Statistik (BPS) yang telah mendetail berdasarkan nama dan alamat.
Menurut dia, BPS saat ini telah mempunyai informasi komprehensif tentang kapabilitas konsumsi tiap orang, di mana kelompok decile pertama bisa menghabiskan kurang lebih Rp 400.000, kelompok kedua sebesar Rp 600.000, serta kelompok ketiga mencapai Rp 900.000 sebagai dasar untuk menetapkan penerima manfaat dari bantuan tersebut.
“Jangan sampai ada rumah bersubsidi yang tak tepat sasarannya. Jangan pula ada rumah bersubsidi yang kualitasnya rendah. Rumah tersebut baru berusia satu tahun tapi sudah mengalami kerusakan seperti retak di dinding, sungguh menyedihkan,” ujar Menteri PKP.