SAM
– Mulai tanggal 1 April 2025, Bank Indonesia (BI) meningkatkan jumlah insentif untuk kebijakan likuiditas makroprudensial (KLM). Tingkatan ini naik dari batasan awal yaitu maksimum 4% hingga mencapai 5%, berdasarkan dana pihak ketiga (DPK) yang dimiliki oleh bank-bank. Tujuannya adalah agar dapat mempercepat pertumbuhan pinjaman dalam sektor-sektor utama yang didorong oleh pemerintah. Terutama pada aspek perumahan dan juga rumah bagi kalangan umum atau rakyat.
“Inisiatif ini diupayakan untuk mengakselerasi peningkatan kredit dan pendanaan bank ke berbagai bidang utama yang mempromosikan perkembangan ekonomi serta pembentukan lapangan pekerjaan, sesuai dengan agenda Asta Cita oleh pemerintah,” jelas kepala departemen Kebijakan Makroprudensial BI Solikin M. Juhro.
Dari segi sektor, insentif ini ditujukan untuk meningkatkan likuiditas dengan fokus pada sektor-sektor utama, termasuk sektor properti. Nilai insentif KLM di bidang perumahan diproyeksikan naik tahap demi tahap mulai dari angkaRp 23 triliun hingga mencapai Rp 80 triliun. Ini tentu saja merupakan berita positif bagi mereka yang bermimpi membeli tempat tinggal sendiri karena proses pembiayaan melalui bank bakal lebih mudah.
Peningkatan tarif KLM adalah komponen dari strategi kebijakan Bank Sentral guna memfasilitasi pertumbuhan ekonomi yang kuat, menciptakan lebih banyak pekerjaan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Industri properti dianggap memiliki hubungan mundur dan maju yang signifikan. Menurut laporan kami, ada sekitar 185 sektor dan subsektor yang berhubungan secara langsung dengan industri properti sebagai rantai pasokannya. Sebagai contoh: material dasar seperti atap tanah liat, beton, hingga para pemborong bangunan, dan masih banyak lagi,” jelas Solikin.
Bidang perumahan pun menghasilkan dampak berganda pada ekonomi. Sebagai contoh, bidang ini meliputi sektor makanan dan minuman, asuransi, serta komunikasi. Absorpsi tenaga kerja turut dipertimbangkan oleh Bank Indonesia. Dia menambahkan bahwa “sektor properti dianggap mempunyai kemampuan untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi”.
Solikin memperkirakan bahwa dengan peningkatan insentif KLM akan menciptakan likuiditas ekstra sekitar Rp 80 triliun bagi industri properti. Ini karena adanya insentif dari Bank Indonesia terhadap bank-bank yang memberikan pinjaman ke sektor-sektor tertentu. Caranya adalah dengan mengurangi persyaratan saldo minimal giro wajib antarkliring (GWM) milik bank di hadapan BI.
Oleh karena itu, sepertinya BI tidak berencana untuk mengurangi jumlah GWM yang dikenakan pada perbankan sebanyak 9% dalam jangka pendek. Saat ini belum ada kebutuhan mendesak atas hal tersebut. Tentu saja, mereka akan tetap melanjutkan penilaian berkala tentang masalah ini.
“Kita rutin melaksanakan penilaian tiap tiga bulan sekali. Jika membicarakan tentang peluang, bisa jadi begitu. Bergantung pada situasinya serta tingkat kepentingannya,” ungkap Solikin.
Dalam laporan dari rapat dewan gubernur (RDG), Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo mengumumkan bahwa pinjaman perbankan masih dalam posisi yang kuat guna membantu dorongan terhadap perkembangan ekonomi. Pada bulan Februari tahun 2025, laju peminjaman tumbuh sebesar 10,30% secara tahun-ke-tahun (year-on-year/YoY). Pertumbuhan ini dipengaruhi baik oleh aspek penawaran maupun permintaan.
Dalam aspek penyediaan dana, pertambahan pinjaman didorong oleh realokasi aktiva cair menjadi kredit di kalangan bank yang masih berlangsung. Dorongan ini juga datang dari pembiayaan melalui deposito berjangka nasabah yang secara kontinu menunjukkan pola naik sejak tahun 2025. Selain itu, kelancaran likuiditas juga dipertahankan bersamaan dengan pelaksanaan penguatiran Kapitalisasi dan Likuiditas Minimum (KLM).
Sampai minggu kedua bulan Maret tahun 2025, Bank Indonesia sudah mengeluarkan insentif untuk Kelompok Lini Mengendalikan Uang sejumlah Rp 291,8 triliun. Dana tersebut dibagikan ke berbagai grup seperti badan usaha milik negara dengan jumlahRp 125,7 triliun, bank umum swasta nasional yang menerima total Rp 132,8 triliun, bank pembangunan daerah mendapat bagian sebesar Rp 27,9 triliun, serta kantor cabang bank asing memperoleh dana sekitar Rp5,4 triliun.
“Berdasarkan sektornya, dukungan tersebut diberikan ke beberapa bidang utama yaitu pertanian, real estat, perumahan masyarakat, konstruksi, perdagangan dan industri, transportasi, gudang, pariwisata, serta ekonomi kreatif dan usaha mikro, kecil, menengah, ultra mikro, dan ramah lingkungan,” jelas Perry.
Insentif Data KLM BI untuk Sektor Perbankan
Jumlah dana bantuan yang telah ditransfer:Rp 291,8 triliun
Rinciannya:
Bank BUMN: Sebesar 125,7 triliun Rupiah
Bank Swasta Nasional (BUSN):Rp 132,8 triliun
Bank Pembangunan Daerah (BPD): sebesar 27,9 triliun Rupiah
Bank Syariah serta Bank-bank Konvensional lainnya (KCBA): Rp 5,4 triliun
Sumber: Bank Indonesia