SAM.CO.ID, T
TEL AVIV – Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu berencana melakukan kunjungan ke Hungaria minggu ini, meskipun ICC telah mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadapnya atas tuduhan pelaku kejahatan perang di Gaza. Beberapa organisasi meminta agar dia ditahan.
Saat berkunjung ke sana, yang bakal diawali mulainya hari Rabu dan berakhir sampai Hari Minggu, Netanyahu direncanakan untuk melakukan pertemuan dengan mitranya dari Hungaria, Viktor Orban. Orban telah mengundangnya pada akhir November lalu, tepat sesudah pengeluaran surat perintah penahanan oleh ICC.
Orban menyebutkan waktu itu bahwa instruksi tersebut “akan ditolak.” Setiap negara anggota Uni Eropa, termasuk Hongaria, merupakan bagian dari ICC, sehingga memiliki kewajiban untuk menerapkan keputusannya. Orban, seorang politisi nasionalis sayap kanan, kerapkali bertentangan dengan EU tentang standar demokrasi dan hak asasi manusia di Hongaria.
Aljazirah
Mengutip Sekretaris Jenderal Amnesty International, Hungaria, sebagai negara anggotaICC, memiliki “kewajiban yang jelas untuk menangkap dan menyerahkan” Netanyahu kepada pengadilan apabila berada di wilayahnya.
Dia pun mendorong badan perundangan ICC, yang disebut sebagai Majelis Negara-negara Anggota, agar “secara cepat dan transparan menyuarakan permohonan kepada Hungaria guna mencabut hukumannya terhadap Netanyahu atau dengan segera menahan dan mengeksposnya bila ia masuk ke wilayah negeri itu”.
Dia menyebutkan bahwa kunjungan Benjamin Netanyahu ke Hongaria, atau potensi perjalanan lainnya tanpa konsekuensinya, tak dapat dibiarkan begitu saja atau diabaikan oleh Majelis serta setiap negara anggota dari Pengadilan Kriminal Internasional (ICC).
Invitasi Orbán kepada Netanyahu adalah sebuah penghujat terhadap para korban dari tindakan kriminal parah,” ujar Direktur Keadilan Internasional untuk Human Rights Watch, Liz Evenson. “Hungary perlu mentaati kewajibannya sesuai dengan undang-undang sebagai salah satu anggota ICC dan menahan Netanyahu apabila ia masuk ke wilayah negaranya.
Al Mezan, organisasi bertautan dengan Hak Asasi Manusia yang berlokasi di Gaza, telah mendesak Hungaria agar menahan Perdana Menteri Israel saat berkunjung ke negera tersebut pada hari Rabu lalu.
“Kelalaian dalam menghentikannya setara dengan pelanggaran berat atas kewajiban Hungary sehubungan dengan Statuta Roma serta sinyal tegas bahwa para terdakwa pembuat kekerasan tidak akan ditoleransi di Uni Eropa,” demikian tulisan Al Mezan di media sosial.
Apabila kunjungan itu berlanjut tanpa menerapkan surat perintah penahanan dari Pengadilan Kriminal Internasional (ICC), Uni Eropa beserta negara-negara anggota mereka seharusnya secara jelas dan tegas menyuarakan kritik terhadap pelanggaran Statuta Roma oleh Hungaria serta ketidakmampuannya dalam menjalankan prinsip-prinsip fundamental superioritas hukum dan keadilan global.
Lembaga Hind Rajab (HRF) menyebut mereka telah memulai langkah-langkah hukum yang mendesak guna menentang rencananya Benjamin Netanyahu berkunjung ke Hongaria.
“HRF berencana mengirim permohonan ke ICC [International Criminal Court], mendorong Kejaksaan Agung Hongaria agar mencarinya, serta memberitahukan pihak berwenang ruang udara Eropa supaya tidak mendukung perjalanananya,” demikian tertulis dalam unggahan HRF di X.
“Hukum tim di seluruh benua Eropa pun siap memicu yurisdiksiuniversal apabila ia bepergian keluar dari Hungaria. HRF mendorong setiap negeri di Benua Eropah ini untuk mentaatkan aturan internasional serta menyangkal perlindungan aman bagi pelaku dugaan kriminal perang,” demikian tertulis dalam unggahan itu.
Organisasi LSM asal Belgia ini didirikan tujuh bulan yang lalu dan sudah berhasil mengumpulkan sejumlah pengacara sertaaktivis internasional guna menyiapkan tuntutan hukum terhadap pasukan militer Israel dengan menggunakan bukti-bukti dari unggahan media sosial para tentara tersebut.