Menteri BUMN, Erick Thohir, menjelaskan mengapa sejumlah wamen dan pejabat tingkat I di kementeriannya perlu menangani tugas tambahan sebagai komisaris pada bank-bank milik negara atau Himbara.
Erick menggarisbawahi signifikansinya peranan duta pemerintah dalam susunan para pemilik saham Himbara. Ini bertujuan agar hak dan minat dari pemerintah selaku pemegang saham utama Himbara tetap terlindungi serta pada saat yang sama merawati keterbukaan informasi di bidang perbankan.
Beberapa pejabat yang ditunjuk sebagai anggota komite Himbara antara lain adalah Helvi Yuni Moraza selaku Deputi Menteri UMKM menempati posisi sebagai Komisaris di PT Bank Rakyat Indonesia (BRI). Sementara itu, Fahri Hamzah berperan sebagai Komisaris di PT Bank Tabungan Negara (BTN) setelah dipilih dalam jabatan Wakil Menteri PKP.
Selanjutnya, Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung menjabat sebagai Komisaris di PT Bank Mandiri, sedangkan Direktur Jenderal Pajak dari Kementerian Keuangan Suryo Utomo menjadi Komisaris Utama BTN.
Selanjutnya, terdapat Direktur Jenderal Anggaran Keuangan di Kementerian Keuangan yakni Luky Alfirman yang menjabat sebagai Komisaris di Bank Mandiri, bersama dengan Tedi Bharata selaku Deputi Bidang Sumber daya Manusia, Teknologi, dan Informasi dari Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang berperan sebagai Wakil Ketua Komisaris Utama PT Bank Negara Indonesia (BNI).
“Adanya wakil dari pemerintah sebagai salah satu anggota pemegang saham, seperti pada BRI yang mencakup Kementerian Koperasi dan UMKM serta di BTN dengan melibatkan bidang perumahan, bertujuan agar kebijakan dapat berjalan secara terintegrasi,” demikian penjelasan Erick dalam rilis resmi, Minggu (30/3).
Meskipun begitu, Erick menambahkan bahwa pihaknya mengonfirmasi bahwa unsur pengawasan masih menjadi fokus utama dan akan dijalankan melalui beberapa badan yang relevan, seperti Kementerian Keuangan serta Bank Indonesia (BI).
Erick menyatakan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Himbara yang diselenggarakan minggu ini berfokus pada peningkatan efisiensi manajemen BUMN, terutama di industri perbankan.
Sebagai otoritas pengawas atas bank-bank milik negara, Kementerian BUMN terus mendorong implementasi prinsip-prinsip tata kelola korporasi yang efektif (
good corporate governance
), transparansi, serta peningkatan efisiensi perbankan.
“Seperti yang kita tahu, banyak kebijakan pemerintahan memerlukan bantuan dari bank-bank milik negara tersebut. Lewat rapat umum pemegang saham di BRI, Bank Mandiri, BNI, dan BTN, kami terus menggalakkan peningkatan efisiensi dan kerendahan hati dalam dunia perbankan, agar pelaksanaan program-program penting pemerintah bisa menjadi lebih maksimal,” katanya.
Erick menyebutkan bahwa RUPS Himbara diharapkan mampu berkontribusi secara positif pada kondisi ekonomi domestik, khususnya dalam merespons tantangan-tantangan global yang meliputi ketidakstabilan pasar keuangan, perubahan geopolitik, danperlambatan pertumbuhan ekonomi di sejumlah negera.
Walaupun begitu, ia mengira bahwa masih ada ruang untuk perkembangan, terutama lewat investasi yang diprioritaskan dan perluasan ke negeri-negeri sedang maju.
“Harapan kami adalah dampak dari rapat tersebut akan memiliki efek positif, khususnya untuk mempertahankan kepercayaan pasar. Bila dilihat, respon masyarakat terhadap bank milik negara setelah bertemu dengan para pemilik saham sangatlah bagus, hal ini dapat diamati melalui fluktuasi harga saham yang mengindikasikan peningkatan,” ujar Erick.